Saat Sistem Presidensial menyebabkan Presiden”SIAL”…

Standard

Di masa kampanye ini sering kali kita dengar incumbent mengeluh di keroyok oleh dua kandidat pesaingnya. Keluhan yang di sampaikan pun tidak tanggung-tanggung, langsung kepada rakyat!!! memang pada Sistem Pemerintahan Presidensial, presiden tidak bertanggung jawab kepada anggota legislatif melainkan langsung kepada rakyat. Tapi apa yang sebenarnya terjadi tidak menyebabkan seorang Presiden bisa duduk tenang, bahkan mesti siap-siap kena sentilan sana-sini.

Jika kita membandingkan negara kita dengan negara yang menggunakan sistem yang mirip (Amerika Serikat) kita akan melihat perbedaan yang signifikan, misalnya: jumlah partai, cara pemilihan presiden, dll. Kelebihan dari sistem presidensial ini antara lain:

1. Mandat Langsung — Rakyat dapat langsung memilih presiden yang mereka inginkan, ini membuat kekuatan presiden yang lebih utuh dibandingkan presiden yang dipilih oleh anggota dewan.

2. Kekuasaan yang Terpisah — Sistem presidensial menghasilkan dua institusi yang paralel yaitu legislatif dan eksekutif. Sistem ini mampu membuat dua institusi yang disebutkan sebelumnya, untuk saling mengawasi dan mencegah penyelewengan kekuasaan.

3. Kecepatan dalam Membuat Keputusan — Sebagai presiden yang memegang mandat langsung dari rakyatnya, Presiden berhak atas kekuasaan penuh dalam membuat keputusan secara cepat dan tepat.

4. Stabilitas — Seorang Presiden yang terpilih memiliki masa kepemimpinan yang tetap (misal di Indonesia 5 tahun) jadi ini lebih stabil dibandingkan seorang Perdana Mentri yang bisa dipecat kapan saja.

Namun penjelasan itu diatas tidak mampu menyebabkan seorang presiden bebas dari tuduhan yang tidak mengenakkan. Bahkan seorang Wapres pun mampu mengklaim apa yang telah disukseskan pemerintah dalam kurun waktu 5 tahun terakhir. Bagaimana tidak?? coba, mungkinkah seorang Wapres membuat keputusan yang kongkret tanpa persetujuan resmi Presiden?? Indonesia kan menjalankan sistem presidensial, gimana caranya tuh Wapres bisa jalan sendiri tanpa persetujuan Presiden. Klaim ini mungkin menurut saya berlebih, yang jelas dalam sistem pemerintahan di Indonesia Presiden memegang kuasa penuh atar segala keputusan eksekutif, walau ini diklaim, Presiden berhak untuk mengklaim balik.

Sindiran mengenai DPT pun ditujukan ke Presiden padahal mungkin saja Presiden tidak tahu menahu tentang mengapa ini bisa terjadi. Hal ini mungkin bisa saja disebabkan oleh para kroco-kroconya Incumbent yang masih menginginkan kepemimpinan Beliau. Mungkin dibawah kepemimpinan Incumbent kroco-kroco ini masih bisa melakukan kegiatan manipulasi DANA alias KORUPSI. Nah kembali ke Sistem Presidensial, apa yang terjadi disini mungkin sebenarnya tidak diinginkan seorang Presiden tapi apa daya, yang di klaim melakukan manipulasi data ini lagi-lagi Presiden. Dituduhlah Incumbent tidak becus dalam mengontrol DPT, padahal jelas-jelas KPU itu diluar dari lingkaran Pemerintahan dan memang Independen.

Inilah beberapa tuntutan yang didedas desuskan para kandidat pesaing Incumbent. Tetep aja ujung-ujungnya Presiden yang selalu salah, padahal pemerintah itu kan banyak orang, ada Menteri, ada DPR, ada MPR, ada MK, ada MA, ada Kejaksaan, ada Polisi, ada Walikota, ada Bupati, ada Gubernur, dan masih Banyak Lagi… Tapi telunjuk kita pasti selalu tertuju ke??? PAK PRESIDEN.. jadi maklum lah yang jadi Presiden, namanya Juga Sistem PRESIDEN “SIAL”…. hehehe

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s